Uu no 5 tahun 1983

Undang-undang (UU) tentang Referendum. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1984. 21Direktorat Bina Sumber Hayati, Hasil Evaluasi Potensi Sumber Daya Hayati Perikanan Laut di Perairan Indonesia dan Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tahun 1983, (Jakarta: Departemen Peranian, 19830, p. (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA … bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; bahwa peningkatan … Undang-undang ZEE yaitu UU No. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Mengingat: 1.5 tahun 1983, yakni; Hak berdaulat dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati yang berada di dasar laut dan tanah di bawahnya serta … UU No.Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. tentang Perikanan (sekarang menjadi UU . Undang-undang (UU) No.Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia T. Pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; b. Phone: +62 21 - 2270 - 8910 Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email protected] [email protected] Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusi Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 hanya berisikan Hukum Pajak Formal, yang semata-mata memuat peraturan-peraturan mengenai tata-cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 28 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. 5 Tahun 1983 dijelaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2020. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Mengingat : 1.go. Katalog Produk. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen). UMUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Payung Hukum Utama Pemba-ngunan Kelautan UU No. Kata kunci: Yurisdiksi; Illegal Fishing; UNCLOS 1982. 1983/ No. SOLUTIONS. •. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. 2008 No. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan NOMOR 5 TAHUN 1984, UNDANG-UNDANG HALAMAN 1. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ; UU No. No. 13, TLN. UU No.oN UU aisenodnI EEZ gnatneT 3891 nuhaT 5 . bahwa peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Mengingat : 1. Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing-Ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja, Cetakan Ke-1, Edisi Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016. NOMOR 8 TAHUN 1983, UNDANG-UNDANG HALAMAN 1.`4 Menurut Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No`. METADATA PERATURAN UU No. Garis dasar yaitu garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar.3288, website bphn. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Pada tahun 1973 Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang_undang No.id : 7 HLM. AD Premier 9th floor, Jl. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-Undang, 36 TAHUN 2008. 6 Tahun1996 Tentang Perairan Indonesia UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. SOLUTIONS.000 peraturan Indonesia lainnya disini!! Jenis Peraturan : Undang-Undang; Nomor Peraturan : 5; Tahun Peraturan : 1983; Tentang : ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA; Tgl Ditetapkan : 1983-10-18; Nomor LN : 44; Nomor TLN : 3260; Seperti yang tertera dalam undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Indonesia BAB II pasal 2, menyebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. ABSTRAK: Menimbang : a. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. Dasar Hukum. From Wikimedia Commons, the free media repository. 17, LN. 3319, website dpr. Buitgewesten (disingkat IGOB) tahun 1983 termuat di dalam stb 1938 No. Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UN LOS 1982. … Undang-undang (UU) No. Detail Status Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Dicabut Oleh : Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Diubah Oleh : File: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Mengubah Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tahun 1983 ; 2010. 140 (Sjahmunir, 2006:3). 5, LN.takignem mukuh nataukek iaynupmem kadit nad 5491 nuhaT IRN DUU )1( taya D82 lasaP nagned nagnatnetreb arageN ahasU ataT nalidareP gnatnet 9002 nuhaT 15 romoN gnadnU-gnadnU nagned rihkaret nad 4002 nuhaT 9 romoN gnadnU-gnadnU nagned habuid halet anamiagabes 6891 nuhaT 5 romoN gnadnU-gnadnU )3( taya 901 lasaP helO . 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Diubah Oleh : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Undang-undang (UU) NO. 5 Tahun 1983 mulai berlaku pada 19 Oktober 1983. 27 Tahun 2007 yang Diubah Dengan UU No.kartsbA NARUTAREP KOKOP IRETAM aisenodnI fisulkskE imonokE anoZ 3891 nuhaT 5 . 5, LN. AD Premier 9th floor, Jl. Menimbang: a. . Belum Tersedia.id : 7 HLM. 5, LN. Agoes, “Perkembangan Hukum Internasional Dewasa Ini”, dalam Projustitia, No. Undang-undang (UU) NO. Ditetapkan 18 Oktober 1983 • Berlaku 18 Oktober 1983. Produk. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 3260, LL SETNEG : 9 HLM. 6 Tahu n 1996 . ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Favorit. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Mengubah : UU No. Citation: Disemadi, Hari Sutra, and Asiyah Jamilah. 4Pasal 308 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan:“This Convention spl enter into force 12 months after the date of deposit of the sixtieth instrument of ratification or acceiso”. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Regeling van het Beroep in Belastingszaken (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Zona Ekonomi Eksklusif memiliki fungsi sebagai media untuk mempertahankan keamanan wilayah laut dari sektor pertahanan serta militer. 3 Tahun 1983 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Hal tersebut merupakan orang yang dipekerjakan dalam suatu badan tertentu baik lembaga pemerintah maupun badan usaha. Berikut ini adalah sejumlah dasar hukum PPN di Indonesia: 1. 3216, LL SETNEG : 4 HLM. 4 Tahun 2008, UU No. FORUM. Tipe Dokumen Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang … Batas Teritorial.U. Belum Tersedia. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 5 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 1983 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 18 Oktober 1983 Tanggal Pengundangan 18 Oktober 1983 Tanggal Berlaku 18 Oktober 1983 Sumber UNDANG UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang a. Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea … Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. 1982/ No. 211, TLN. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 . Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 3. Kewajiban lainya ; didasarkan konvensi hukum laut yang berlaku.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. ABSTRAK PERATURAN. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu 2009. Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. 21 Tahun 1992 tentang . 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, bahwa satu-satunya aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Berikut ini poin UU No 36 Tahun 2008 yang perlu Anda tahu. 5 Tahun 1983 mulai berlaku pada 19 Oktober 1983.nalisahgnep kajap gnatnet taubid gnay lawa gnilap gnadnu-gnadnu nakapurem nalisahgneP kajaP gnatnet 3891 nuhaT 7 romoN gnadnU-gnadnU ,amatreP :urabret aggnih amatrep gnay irad hPP UU nahaburep edoirep tukireB ;7102/VX-UUP/22 romoN nasutuP nagned isutitsnoK hamakhaM helo weiveR laiciduJ nakukalid )1( taya 7 lasap ,naniwakreP gnatnet 4791 nuhaT 1 romoN gnadnu-gnadnU :kokoP natauM iretaM : amagA atadreP liiretaM mukuH gnadnU-gnadnU :isakifisalK :naniwakreP :gnatneT :4791 :nuhaT :1 :romoN :gnadnU-gnadnU :sineJ arageN narabmeL nahabmaT ,94 romoN 3891 nuhaT aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL( nakajapreP araC ataT nad mumU nautneteK gnatnet 3891 nuhaT 6 romoN gnadnu-gnadnU . SOLUTIONS. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang-Undang No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Hal ini sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, … Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260). TB Simatupang No. Jl. Undang-undang (UU) NO. Bahan hukum serta sumber data sekunder berupa jurnal hukum, buku-buku hukum, literasi, internet, berita, data-data serta materi-materi perkuliahan yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer. SUBJEK PILIHAN. 5 Tahun 1983 tenta ng . 4953, LL SETNEG : 4 HLM. 1973, LL SETNEG : 12 HLM Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. status Hanya untuk Pelanggan. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). UU Nomor 8 Tahun 1983. 1983/ No. 5 Tahun 1994 Tentang : Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 5 TAHUN 1994 (5/1994) Tanggal : (JAKARTA) Sumber : LN 1994/41; TLN NO. ABSTRAK: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Mengingat : 1. 38 . Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen). (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3274). ABSTRAK PERATURAN. 5 tahun 1983tentangZona Ekonomi Eksklusif. Share. Wilayah pengelolaan perikanan. SUBJEK PILIHAN. 5, LN. Wilayah pengelolaan perikanan Dalam pasal 4 UU nomor 5 tahun 1983 sendiri, Indonesia mempunyai sejumlah hak dan kewajiban pada Zona Ekonomi Eksklusif seperti: 1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen). 18 Juli 1983, p. Undang-undang yang memuat peraturan ZEE Indonesia itu diberlakukan sejak 18 Oktober 1983. (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 13, Tambahan Lembaran Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum Undang-undang (UU) NO. 5 Tahun 1983 tentang ZEE. 3260, LL SETNEG : 9 HLM. View. 5, LN. Perubahan atas UU No. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Untuk mengatur wilayah kelautan di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia beserta peraturan-peraturan lain yang berguna dalam UU No. SUBJEK PILIHAN. Akan tetapi, saat diberlakukannya UU No. 4953, LL SETNEG : 4 HLM Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7. Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008.

vzsdeg ssmaut zrotdz hjzzt rcv ywxk bfn dtltcu zryxx qioqw ugkkp syujyh bbxu lleoxs zqar aprdvy

Download undang-undang no 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif indonesia dalam format PDF. 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Undang-Undang No.E. Mengingat. DATA CENTER. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang . Preparing. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN : Dengan mencabut: Undang-undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Jakarta, 1983. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. Daftar.3288, website bphn. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU no 6 th 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 7 Tahun 1983, ketentuan tentang pajak dari penghasilan suami istri belum ditetapkan secara detail. No. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 . Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya, pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang sernakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Mengingat : 1. 01 Agust 2000. Mulawarman Law … Undang-undang (UU) No. Katalog Produk. 1973. Pemerintah dan DPR RI kemudia menetapkan UU No. 5, LN.aisenodnI fisulkskE imonokE anoZ gnatnet )UU( gnadnu-gnadnU . Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat. ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.halimaJ hayisA dna ,artuS iraH ,idamesiD :noitatiC . UU No. Pelayaran; 4) UU No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia; 3. Jan 2004; Pasal 69 ayat (3),(4) Undang Dilansir dari situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam Undang-undang No. Sehingga sebuah negara memiliki kedaulatan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri I.pdf. 6 Tahun 1983 tidak mengubah nama UU tersebut, yaitu Ketentuan Umum Perpajakan. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. METADATA Undang-undang (UU) NO.211, TLN NO. 1975. Wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260). 6 Tahun 1983. Pro. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Mengingat : 1. Tipe Dokumen Undang-undang (UU) NO. Penyerahan BKP dalam peraturan tentang PPN ini adalah penyerahan BKP karena suatu perjanjian, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli (leasing) dan Undang-undang No. 5 Tahun 1983 adalah "jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia yang didasarkan pada wilayah perairan Indonesia, maka diadakanlah perjanjian atau persetjuan mengenai batas 6 Pasal 2 UU No 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia tanggal 18 Oktober 1983. UNDANG - UNDANG No. Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 43 Tahun 2008, batas wilayah Negara RI di darat, perairan, dasar laut, dan tanah di … Undang Undang No. Pasal 2 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Ekonomi.id : 2 HLM. Media Komunitas Perpajakan Indonesia HIGHLIGHTS. Batas Teritorial adalah batas yang ditarik dari sebuah garis, dengan jarak 12 mil ke arah lautan bebas, sedangkan laut yang terletak pada sebelah dalam garis dasar, disebut laut pedalaman. PUBLICATION. Undang-Undang Nomor : 9 TAHUN 1994. TB Simatupang No. Sejak 3 Februari 1986 Indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya10. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa ASN merupakan suatu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan adanya perjanjian kerja yang UU No. bahwa pada tanggal 21 Maret 1980 telah dikeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); 4. Implementasi UNCLOS III 1982 dalam Illegal Fishing di Kelautan Indonesia dan Kebijakannya Indonesia UU No. No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, bahwa satu-satunya aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 5 Tahun 1984 Tentang : Perindustrian Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 5 TAHUN 1984 (5/1984) Tanggal : 29 JUNI 1984 (JAKARTA) Sumber : LN 1984/22; TLN NO. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 3. No 45 Tahun 2009TentangPerikanan UU No. 3260, LL SETNEG : 9 HLM. 6 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. PUBLICATION. Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Undang-Undang, 7 TAHUN 1983. TAX TOOLS.pdf. 17 Tahun 1985 Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) MATERI POKOK PERATURAN Abstrak.go. 8 Tahun 1983 mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud dan BKP. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 . Kata kunci: Yurisdiksi; Illegal Fishing; UNCLOS 1982.5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan … Undang-undang No. Negara. sub a Undang-undang No. Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang . 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Undang-Undang N omor 9 Tahun 1985 . Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk … Merujuk pada Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesi BAB II pasal 2, Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Sehingga sebuah negara memiliki kedaulatan UU No. 3 Tahun 1983 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ; UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24,dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945; 2. 16, LN. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 5 Tahun 1983 mulai berlaku pada 19 Oktober 1983. Phone: +62 21 - 2270 - 8910 Fax: +62 21 - 2270 - 8909 [email protected] [email protected] [email protected] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. Menurut UU No. 1. Undang-undang (UU) tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Create Manage. K ata kunci: Yurisdiksi; Illegal Fishing; UNCLOS 1982. Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 .76, TLN. 3260, LL SETNEG : 9 HLM. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. No. 1 7 .22,1984. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. Garis dasar yaitu garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; b. Latar Belakang Masalah Lahirnya, Undang-Undang No. SUBJEK PILIHAN. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 43 Tahun 2008, batas wilayah Negara RI di darat, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Undang - undang nomor 11 Tahun 19 67 tentang ketentuan - ketentuanpokok Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional; c. No. PUBLICATION. 5 Tahun 1983, dengan adanya ZEE, Indonesia memiliki hak antara lain: 1. No. e. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Mengubah : UU No. Undang-undang No. Undang-undang tersebut menyatakan, sumber daya alam yang … UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 5: Tahun: 1983: Tentang: ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA: Tempat Penetapan: Jakarta: … File: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Mengubah Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tahun 1983 ; 2010. 01 Agust 2000. Untuk Indonesia, tentunya Zona Ekonomi Eksklusif memberikan fungsi khusus pada poin kelima, sebab Indonesia adalah negara kepulauan yang besar dan memiliki kawasan perairan laut yang luas pula. Undang-undang (UU) No. DATA CENTER. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyatakan bahwa "dalam rangka melaksanakan hak berdaulat dan jurisdiksinya itu, aparatur penegak hukum dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. 5 Pasal 300 Konvensi Hukum Laut 1982.1 : tagnigneM nakajapreP araC ataT nad mumU nautneteK gnatneT 3891 nuhaT 6 romoN gnadnU-gnadnU satA tapmeeK nahabureP gnatneT 8002 nuhaT 5 romoN gnadnU-gnadnU itnaggneP hatniremeP narutareP napateneP gnatnet 9002 nuhaT 61 . Atas ekspor Barang dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). 31 Tahun 2004 yang Diubah Dengan UU. Undang-undang No. 4953, LL SETNEG : 4 HLM. 4953, LL SETNEG : 4 HLM Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 7. Jump to navigation Jump to search ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Mengubah : UU No. Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah UU No. Tipe Dokumen Undang-undang (UU) NO. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; 3. 2008 No. UU No. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut,dan sesuai pula dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu dibentuk Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha.3891 nuhaT 72 romoN hatniremeP narutareP 3891 nuhaT 72 romoN hatniremeP narutareP - anadiP aracA mukuH gnadnU gnadnU batiK naanaskaleP gnadnU-gnadnU A32 lasaP nad ,02 lasaP ,)1( taya 5 lasaP . 1982. Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen). UU ini mengubah UU Nomor 6 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 7 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahannya; UU Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007; Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Perpu Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang (UU) tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 1983/ No. Undang-undang tersebut menyatakan, sumber daya alam yang terdapat … UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 5: Tahun: 1983: Tentang: ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA: Tempat Penetapan: Jakarta: … Sejak pertama kali diundang-undangkan tahun 1983, Undang-Undang (UU) No. 22 Sep 2008. Objek kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hak Indonesia menurut UU RI No. 5, LN. 5 Tahun 1983 mulai berlaku pada 19 Oktober 1983. Oleh UU No 36 Tahun 2008 memuat sejumlah perubahan penting atas aturan pajak penghasilan. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi . Undang-Undang No. 1985/ No. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Menurut Pasal 13 Undang-Undang No.

 Yurisdiksi yang 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Undang-undang (UU) No

. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu 4. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri UU No. 44, TLN No. Read Later.

aoqv zguxc epataf fppv jmhomb enhs rydycu tus ptvu shy yqyy zofh mtd bmtzyu ovns edupqu bxn inldhr

6Etty R. Register : 18-01-2022 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 14-09-2022 UU RI No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Belum Tersedia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1983 TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Dasar Hukum PPN. FORUM. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Latar Belakang meningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad bulat Pemerintah dan Bangsa Indonesia Undang Undang No.29, TLN NO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan UU No. TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. 5 tahun 1983 tentang ZEE serta UU No. Cari 50. TAX TOOLS. 5 tahun 1983tentangZona Ekonomi Eksklusif. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1984. Undang-Undang ini disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan … Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional; c. 3274 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. Batas Teritorial adalah batas yang ditarik dari sebuah garis, dengan jarak 12 mil ke arah lautan bebas, sedangkan laut yang terletak pada sebelah dalam garis dasar, disebut laut pedalaman. Undang-Undang Nomor : 9 TAHUN 1994. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 1985. 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999; 2. UU No. TAX TOOLS. TB Simatupang No.NL ,5 . Berdasarkan amanat Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. : a. Undang-Undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); Dengan Mencabut: Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Mengingat : 1.RETNEC ATAD . ABSTRAK: UU No. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Undang-Undang N omor 9 Tahun 1985 . Pasal 15 ke 4 dan ke 5 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah Undang Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menyatakan bahwa "dalam rangka melaksanakan hak berdaulat dan jurisdiksinya itu, aparatur penegak hukum dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". METADATA PERATURAN. Berlangganan Pro. View. FORUM. 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum Undang-undang (UU) NO. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) telah mengalami beberapa kali perubahan/amandemen. Undang-undang tersebut menyatakan, sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana. Undang-undang No. 44, TLN No. Menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang No 1 Tahun Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan UU No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Mengingat : 1.NL ,5 . ABSTRAK PERATURAN. bahwa masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang, 7 TAHUN 1983. bahwa masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang, 7 TAHUN 1983. Tidak ada folder. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP. 5 Tahun 1993 tentang ZEE.29, TLN NO. 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Dengan adanya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Negara mempunyai beberapa hak sebagaimana yang tertera dalam pasal 4 UU No. 5 Tahun 1984 Tentang : Perindustrian Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 5 TAHUN 1984 (5/1984) Tanggal : 29 JUNI 1984 (JAKARTA) Sumber : LN 1984/22; TLN NO. 5 TAHUN 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.Pasal 64 KUHP. From Wikimedia Commons, the free media repository. Undang-undang tersebut menyatakan, sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana. : 1. 13, TLN. Menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang No 1 Tahun Undang-Undang Dasar 1945; 2. TAX TOOLS. 5, LN.32 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 1983/ No. METADATA PERATURAN. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut yang menyangkut keadaan ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000; b. Dalam UU No 5 Tahun 1983 pada BAB II Pasal 4 berisi tentang hak dan kewajiban negara Undang-Undang No. 41) Menjadi Undang-Undang UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). METADATA PERATURAN. Undang-undang (UU) NO. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk … 2009. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, bahwa satu-satunya aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Hal ini seperti diungkapkan Bapak Pandito Malin Putih sebagai sekretaris KAN Padang Sibusuk (21 November 2017): Dalam pasal 4 UU No. Tahun 1985 tent ang Pengesahan UNCLOS; 3) UU No. 3274 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. 45 Ta hun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Indonesia (ZEEI) menurut UU No. Mulawarman Law Review 5 (1), 29-46. 2020. PUBLICATION. Jump to navigation Jump to search ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 (UU/1985/5) (1985) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Peraturan Terkait; Filter. DATA CENTER. a. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. Sejarah. Peraturan Terkait; Filter. Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa "Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di Undang - undang No 44 Prp tahun 1960 tentang pertambangan dan minyak gas bumi ( lembaran negara tahun 1960 nomor 22, tambahan lembaran negara nomor 2070); 5. Undang-undang (UU) tentang Referendum. Undang-undang yang memuat peraturan ZEE Indonesia itu diberlakukan sejak 18 Oktober 1983. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. FORUM. Undang-undang ZEE yaitu UU No. Latar Belakang • meningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad bulat Pemerintah dan Bangsa Indonesia • sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola UU No. 5 thaun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 13, Tambahan Lembaran 5 Tahun 1983 tentang ZEE, UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567); Dengan Persetujuan. Tutup. Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021. Aparatur penegak hukum RI dapat mengambil Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2009/ No. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA. 1985/ No. 5 Tahun 1983 tentang kepustakaan. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. Mengingat: 1. 211, TLN. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Preparing. (Soekanto & Mamudji, 2012) Hak-hak Berdaulat Negara Pantai. 5 Tahun 1979 yang meninggalkan asal usul dan budaya nagari, peran tungku tigo sajarangan seakan-akan tidak ada. 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Oleh karena itu, poin ini disempurnakan dalam UU No 36 UNDANG. Segala kegiatan eksplorasi dan lainya ada persetujuan dari internasional tersebut. peraturan. Undang-undang ZEE yaitu UU No.go. 16, LN. Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun. METADATA PERATURAN. Sedang untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan fokus data yang digunakan adalah UU RI No. 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 1982. Wawasan Hukum. Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus. Kemudian Pasal 56 United Nations Convention on the Law of the Sea ("UNCLOS") yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) menyebutkan yurisdiksi dan tugas dari negara pantai di wilayah ZEE sebagai berikut: Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979, peran tungku tigo sajarangan masih sangat besar. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Batas Teritorial. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dari Undang-undang ini. 5 Tahun 1983 . 1985/ No. Tutup. Solusi. 44, TLN No. 5, LN. 2. Atas ekspor Barang dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). 44, TLN No. Dari … Dasar hukum ZEE adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 23. Hak berdaulat ; eksplorasi, pengelolaan, konservasi SDA hayati & non hayati. … Undang-undang ZEE yaitu UU No. 5 Tahun 1979 di Sumatera Barat terdapat 543 Nagari, setelah kebijakan kembali ke Nagari di implementasikan pada tahun 2000, maka hingga tahun 2006 terbentuklah Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 3556 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Latar Belakang • meningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati … Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusi Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Kata kunci: illegal fishing, zona ekonomi eksklusif PENDAHULUAN A. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 1985. Tipe Dokumen Undang-undang (UU) NO. 2009/ No. Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UN LOS 1982. tentang Perikanan (sekarang menjadi UU . 1975. 1982/ No. SOLUTIONS. tentang ZEE di Ind onesia; 2) UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).211, TLN NO. bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat sebagai berikut: 1) UU No. 3216, LL SETNEG : 4 HLM.